Beberapa hari lalu, saya diundang oleh Kantor Kementerian Menko Perekonomian untuk memberikan workshop didepan para pejabat di lingkungan kantor mereka. Sebagian besar pesertanya adalah para perumus kebijakan yang mungkin akan ikut menentukan arah masa depan ekonomi bangsa ini.
Topik yang saya bawakan dalam kegiatan itu adalah tentang proses penyusunan government performance scorecard. Performance scorecard sendiri dapat diartikan sebagi upaya untuk mengelola kinerja organisasi melalui serangkaian key performance indicators yang jelas, terukur dan kredibel. Kata kunci disini adalah key performance indicators (KPI). Ada juga yang menyebutnya sebagai key performance metrics atau juga performance measurement.
Konsep key performance indicators sendiri merupakan sebuah instrumen pengukuran yang telah lama dipraktekkan dalam organisasi bisnis. Demikianlah, dalam area keuangan misalnya kita akrab dengan performance metrics seperti sales revenue, net profit, profit growth, return on investment, dan lain-lain. Sementara dalam aspek pemasaran, kita mengenal key metrics seperti brand image index, market share, atau juga customer satisfaction index. Lalu dalam aspek produksi kita familiar dengan ukuran seperti defects rate, production capacity, utilization rate, downtime, dan lain-lain.
Contoh-contoh diatas adalah serangkaian key performance indicators yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Lalu bagaimana dengan sektor publik atau pemerintah? Saya rasa prinsipnya sama. Artinya, key metrics yang dipilih mesti merupakan indikator yang kredibel – artinya dapat dengan tajam menggambarkan tingkat kinerja departemen yang berkaitan. Metrics yang dipilih juga mesti terukur (measurable) – sebab hanya dengan ini maka proses evaluasi kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan obyektif; dan bukan sekedar dengan kalkulasi politis nan retoris.
Demikianlah, untuk Kantor Menko Perekonomian maka KPI yang mungkin bisa ditetapkan (lengkap dengan angka targetnya) adalah sbb:
Performance Scorecard – Kantor Kementerian Menko Perekonomian
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi – Target 2008 : 6,4 %
Tingkat Pengangguran – Target 2008 : 8 % (tahun lalu 9,75%)
Tingkat Kemiskinan Penduduk – Target 2008 : Turun 20% dibanding 2007
Tingkat Inflasi – Target 2008 : 6,5 %
Net Foreign Direct Investment – Target 2008 : Naik 20 % dibanding 2007
Untuk sektor atau departemen lainnya, kita juga bisa mengambil pola serupa. Sebagai misal untuk Departemen Pertambangan dan Energi, maka KPI yang wajib dipilih antara lain adalah : jumlah produksi minyak mentah (target 2008 = 927,000 barel per hari) dan tingkat ketersediaan listrik nasional (target 2008 = penambahan daya baru sebesar 3000 megawatt). Sementara untuk Depkes, KPI yang bisa ditetapkan antara lain adalah: jumlah penduduk meninggal akibat flu burung (target 2008 : harus turun 50 % dibanding 2007 !!) atau juga : jumlah penduduk meninggal akibat demam berdarah (target 2008 : harus turun 30% dibanding tahun 2007).
Di negara-negara lain, performance scorecard seperti diatas kemudian ditampilkan dalam website resmi milik pemerintah, sehingga publik bisa ikut memonitor apakah target yang telah ditetapkan bisa tercapai atau tidak. Seperti yang kita lihat, semua metrics yang dipilih dan target yang dicanangkan bersifat terukur. Dengan demikian, pengelolaan kinerja para pengelola pemerintah bisa dilakukan dengan obyektif, transparan dan kredibel.
The numbers speak for themselves, demikian kata pepatah. Artinya, jika angka-angka realisasi yang dipublish dalam website pemerintah jauh dibawah angka target yang dicanangkan, maka otomatis angka dalam performance scorecard menjadi merah (persis seperti murid sekolah yang raportnya berwarna merah jika nilainya jeblok……so, kalau anak SD saja punya scorecard yang jelas, kenapa para pejabat tidak bisa? Tanya, kenapa?).
Klik gambar di bawah untuk mendapatkan materinya secara gratis!!
Dalam forum itu, saya menyampaikan harapan agar konsep performance scorecard segera dapat diimplementasikan secara sistematis dan terpadu; dan selayaknya dilakukan pada semua level pemerintahan, sejak dari level pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Pada akhirnya, prinsip-prinsip manajemen modern yang obyektif, transparan dan berdasar kinerja unggul mesti juga diterapkan pada sektor publik. Dan tidak hanya dipraktekkan pada sektor bisnis/usaha.
Sebab hanya dengan itulah, kita mungkin baru bisa menikmati jalanan panjang nan mulus (dan bukan berlobang disana sini sampai bikin orang mati), bisa menaiki busway yang lapang (dan bukan berdesakan layaknya ikan pepes), atau juga menikmati listrik yang terus menyala terang (dan bukan byar pet tiap dua hari sekali). Duh !
Jadi mari kita berdoa, semoga dengan strategi government performance scorecard ini, sang bumi pertiwi benar-benar bisa menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi…….
Note : Jika Anda ingin mendapatkan file powerpoint presentation mengenai management skills, strategy, marketing dan HR management, silakan datang KESINI.
Photo Credit by : Altus under common creative license
Klik gambar di bawah untuk dapatkan GRATIS 7 buku yang amazing !!
Sungguh menarik, terutama tentang peran serta publik yang bisa memonitor target2 pemerintah.
Bahasan yang menarik. Tanya pak Yodhia, apakah sama Performance Scorcard dengan RKA (Rencana Kerja Anggaran)?. Bukankah institusi modern dewasa ini (bisnis/non bisnis) telah menerapkan RKA tersebut. Sehingga menurut saya tidak hanya menerapkan Performance Scorecard saja, tetapi secara keseluruhanan harusnya institusi publik/goverment dapat menerapkan Balanced Scorecard-nya Robert S. Kaplan, yang dijabarkan sesuai Visi&Misi institusi tersebut sebagai alat pengukuran dan manajemen di abad informasi ini. Terima kasih
Bang Yodh,
Terima kasih utk sharingnya. BSC ini memang selalu menarik untuk didiskusikan, ya. Barusan saya lihat lagi posting anda tgl 12 Nop 2007 yang lalu, tp masih ada yang mengganjal dalam benak saya. Yg belum saya fahami benar, yaitu saya merasa (ini pikiran saya, lho) bahwa:
– BSC mementingkan hasil akhir, tanpa melihat proses. Apapun daya upaya yang telah dilakukan tp kalau pada akhirnya target itu tidak tercapai, maka ya tidak tercapai. Artinya nilainya jeblok. Sepertinya ini kurang fair juga. Kalau kita lakukan pendekatan Supply Chain Management, suatu pekerjaan tidak selesai dikarenakan nyangkut di bagian/departemen hulu, maka departemen di hilir kena getahnya, dalam hal ini tidak bisa mengerjakan (bahkan memulai) tugasnya karena menunggu hasil dari departemen hulu tsb.
Katanya, kalau kita semata-mata mementingkan hasil tanpa menilai proses, hasilnya akan garing, mirip UAN. Siswa rajin buat PR atau tidak, kalau UAN nya tak tercapai nilai minimal, ya tidak lulus.
– Di sisi lain, kalau kita mempertimbangkan proses, toh pada kenyataannya hasil akhirnya adalah tidak tercapai target. Bisa saja kita buat justifikasi, tp hasil akhirnya toh memang target tidak tercapai! Bahkan timbang-menimbang proses ini juga bisa membuat seorang atasan jadi protektif (baca: “menolong” nilai anak buahnya).
Jadi bagaimana kita membalance kan paradoks ini bang Yodh? Ada juga yang menyinggung tentang CSR, tp saya koq belum puas dengan jawaban itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Salam,
kenapa baru sekarang ya mereka mikirin indikator kinerja? lah selama ini memangnya mereka ndak pernah dinilai? huh, departemen yang aneh.
Masyarakat selalu menilai, tapi tidak pernah tersampaikan
Menarik, kita jadi paham kemana arah kinerja pemerintahan ini kalo data tersaji secara lengkap. Sistem informasi ke publik yang saat ini belum ada, hingga akses informasi, kebijakan dan penilaian bisa utuh dipahami. Itu juga bagian dari pencerdasan khan?, mas Yhod ada info ttg akses infonya?
Thank’s
Sangat menarik, semoga pemerintah terinspirasi dengan the numbers speak for themselves yaitu dengan mulai berbagi target yg akan dicapai dan menyajikan KPI-nya kepada publik.
# Fahrizal, BSC kan mencakup empat perspektif, yakni financial dan customer; serta business process dan learning & growth. Dua aspek terakhir justru merupakan driver, dan memberikan fokus yang kuat pada elemen proses.
Memang pencapaian target departemen kita acapkali tergantung dengan kinerja departemen lainnya; jadi saling berinteraksi. Namun masing-masing departemen kan juga sudah memiliki KPI; dan beberapa diantaranya pasti berkaitan dengan bagaimana ia mampu memenuhi ekspektasi user/pelanggan internal.
Artinya, dengan KPI yang jelas dan terukur, masing-masing departemen mestinya bisa bekerja keras untuk mencapai targetnya; agar target departemen lain yang saling berkaitan bisa juga tercapai.
# Rizqi Brian, sejauh yang saya tahu RKA hanya menjelaskan mengenai rangkaian program kerja dan target waktu-nya. Disitu biasanya belum dicantumkan indikator kinerja lain yang lebih spesifik; misal mengenai ukuran mutu pekerjaan, efektivitas prgram kerja, dll.
Jika indikator2 itu bisa didesain dengan tajam dan terukur, maka RKA tersebut bisa juga berperan sebagai performance scorecard.
Saya sangant terkesan dengan artikel dan bahasan yang dikemukakan. Apa yang dibahas bisa menggambarkan kinerja pemerintah, sehingga banyak orang yang mungkin berpikir siapa yang salah ?, apakah lembaganya yang kurang tepat guna ?, atau individu di dalamnya yang kurang profesional ?, padahal banyak menghabiskan anggaran untuk studi banding dan studi lanjut di luar negeri !!!. Untuk bang Yodhia tank’s artikelnya yach.
Pagi. Di kantor saya (institusi publik) juga sekitar 2 tahun (setiap 6 bln sekali dilaporkan) menggunakan kpi untuk mengukur prestasi kerja kantor, apakah konsep kpi juga dapat untuk mengukur kinerja setiap pegawai secara objektif? barangkali bang yodhia atau rekan2 dapat memberi saran penerapannya. Terimakasih.
Saya rasa bila KPI dipublikasikan secara terbuka, dan benar2 menjadi KPI, maka akan sulit dilakukan. Karena secara politis, target tentu ingin “muluk-muluk”, tapi bila target itu berlaku sebagai KPI maka harus disetup achievable. Namun bila targetnya achievable, maka terlihat “mudah” oleh sebagian orang, dan oleh para politisi akan dianggap bukan sebuah kemajuan yang signifikan. Tentu pemerintah akan diserang kanan-kiri.
Jadi, perlu sosialisasi dan edukasi buat masyarakat untuk melihat target a.k.a janji yang realistis.
# Aldrian, ya KPI juga bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja karyawan (setiap pegawai). Namun memang, proses pengukuran data realisasi KPI-nya agak makan waktu, sebab pengukuran data dilakukan untuk setiap KPI dari setiap pegawai. Kalau sistem kinerja karyawan sudah computerized, mungkin prosesnya akan lebih mudah.
Pak Yodhia, menurut hemat sy kalau KPI di sektor publik perlu lebih spesifik untuk setiap kantor. Kecendetrungan yang terjadi di kantor2 pemerintah selama ini berlaku untuk umum dan tidak spesifik sesuai aktifitas dan sasarannya. Sehingga esensi BSC sebagai performance mgt jadi hambar.
Mudah2an Pak Yodhia belum lupa saya, . .. . dulu sy di semarang.
Mas Yodhia, terima kasih atas pencerahannya.
Saya sangat ingin mempelajari tentang KPI. Sebagai pemula, dapatkan mas Yodhia memberikan saya masukan, referensi, buku, journal, link, website dan berbagai sumber informasi yang baik untuk saya pelajari agar saya dapat menyusun dan mengimplementasikannya dengan baik?
terima kasih sebelumnya mas Yodhia..
Setahu saya, sebenarnya sejak tahun 99 sudah ada Inpres no 7 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saya ngga terlalu ngerti hubungannya dengan BSC tapi sepertinya agak nyambung si. Dengar-dengar Inpres ini akan segera diperbarui karena sudah 10 tahun umurnya. Nantinya LAKIP akan dipakai untuk menilai kemampuan pelaksanaan otonomi daerah (PP 8/06).
Dalam pelaksanaannya, kendala yang menonjol adalah penetapan target dan indikator kinerja-nya (bahasa inggris-nya KPI ya?). Seringkali indikator yang ditetapkan ngga jelas (misalnya: meningkatnya pemahaman mengenai administrasi), dan targetnya juga asal (80% memahami).
Beberapa instansi juga sudah punya Standar Pelayanan Minimal (konon ada 7 dept/lembaga, di antaranya Depkes dan Depdiknas). Saya rasa isinya seperti Performance Scorecard yang diusulkan di sini. Misalnya, di Depkes ada target angka harapan hidup dan di Depdiknas ada angka melek huruf.
Saya setuju jika semua sektor ditetapkan KPI-nya, diumumkan, dan hasilnya juga diumumkan. Mungkin nanti yang agak ribet kalo KPI yang lintas-sektor, karena masalah koordinasi juga agak antik di negara ini.
Trims.
sangat menarik. mungkin saya sedikit menambahi dalam perspektif teknologi agar ide tsb bisa implementable. Sebenarnya pengukuran performance berdasarkan KPI memang sudah semakin umum dilakukan di dunia bisnis dengan mengimplementasikan “business intelligence” / BI. dengan BI ini mestinya permasalah penyajian pengolahan data lintas direktorat/departemen, lintas platform dan teknologi bisa dengan mudah terjembatani. hampir semua vendor sudah mengembangkan produk BI nya, dari microsoft, IBM, Oracle, SAP, dsb sampai dukungan opensource dari JasperSoft, Pentaho, Spago, Elixir(plugin), dsb. klo boleh berandai-andai, alangkah bagusnya jika publik diajak cerdas dengan ikut memonitor ‘pelayannya’. bahwa semua pejabat bekerja dan ‘mengabdi’ dengan arah yg jelas dan terukur.
semoga bisa memperkaya bahasan.
Trima kasih mas, artikel yang mas buat benar-benar membantu saya. Saya sudah lama mengenal internet tapi baru sekarang ini mencoba berbisnis di internet. mungkin mas ada saran? Sekali lagi TERIMA KASIH….
SUKSES TERUS!!!