Subsidi Pertalite selama ini diberikan melalui harga BBM yang lebih murah bagi seluruh konsumen yang memenuhi kriteria penggunaan.
Persoalannya, subsidi berbasis komoditas seperti ini berisiko membuat masyarakat berpenghasilan tinggi ikut menikmati subsidi dalam jumlah besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa penyaluran BBM subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Salah satu pendekatan yang lebih adil adalah mengurangi subsidi Pertalite secara bertahap menggunakan skema desil, yaitu pengelompokan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Dengan pendekatan ini, subsidi tidak lagi diberikan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penerimanya.
Bagaimana skemanya?
Data sosial-ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling mampu.
Skema subsidi dapat dibuat bertingkat. Misalnya, desil 1–4 mendapatkan subsidi penuh, desil 5–6 memperoleh subsidi sebagian, sedangkan desil 7–10 secara bertahap dikurangi atau tidak lagi menerima subsidi.
Angka tersebut merupakan contoh desain kebijakan, bukan ketentuan pemerintah yang sudah berlaku.
Pelaksanaannya dapat menggunakan integrasi data kependudukan, data sosial-ekonomi, serta identitas kendaraan. Pemerintah memang sedang mendorong transformasi subsidi energi agar semakin tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di tingkat transaksi, identitas kendaraan dan pengguna dapat dikaitkan dengan sistem digital. Saat ini Pertalite untuk kendaraan roda empat sudah menggunakan mekanisme QR Code melalui program Subsidi Tepat. Pemerintah juga memperkuat pemanfaatan data kendaraan melalui kerja sama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Korlantas.
Continue reading