Subsidi Pertalite selama ini diberikan melalui harga BBM yang lebih murah bagi seluruh konsumen yang memenuhi kriteria penggunaan.
Persoalannya, subsidi berbasis komoditas seperti ini berisiko membuat masyarakat berpenghasilan tinggi ikut menikmati subsidi dalam jumlah besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa penyaluran BBM subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Salah satu pendekatan yang lebih adil adalah mengurangi subsidi Pertalite secara bertahap menggunakan skema desil, yaitu pengelompokan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Dengan pendekatan ini, subsidi tidak lagi diberikan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penerimanya.
Bagaimana skemanya?
Data sosial-ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling mampu.
Skema subsidi dapat dibuat bertingkat. Misalnya, desil 1–4 mendapatkan subsidi penuh, desil 5–6 memperoleh subsidi sebagian, sedangkan desil 7–10 secara bertahap dikurangi atau tidak lagi menerima subsidi.
Angka tersebut merupakan contoh desain kebijakan, bukan ketentuan pemerintah yang sudah berlaku.
Pelaksanaannya dapat menggunakan integrasi data kependudukan, data sosial-ekonomi, serta identitas kendaraan. Pemerintah memang sedang mendorong transformasi subsidi energi agar semakin tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di tingkat transaksi, identitas kendaraan dan pengguna dapat dikaitkan dengan sistem digital. Saat ini Pertalite untuk kendaraan roda empat sudah menggunakan mekanisme QR Code melalui program Subsidi Tepat. Pemerintah juga memperkuat pemanfaatan data kendaraan melalui kerja sama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Korlantas.
Apa manfaatnya?
Pertama, subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Anggaran negara lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Kedua, mengurangi beban APBN. Pengurangan subsidi bagi kelompok mampu dapat menciptakan ruang fiskal untuk membiayai program lain seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Ketiga, menciptakan keadilan sosial. Prinsipnya sederhana: semakin besar kemampuan ekonomi seseorang, semakin kecil kebutuhan untuk mendapatkan subsidi pemerintah.
Keempat, mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Ketika subsidi dikurangi bagi kelompok mampu, masyarakat akan memiliki insentif lebih besar untuk memilih BBM nonsubsidi, menggunakan transportasi publik, atau meningkatkan efisiensi kendaraan.
Kelima, reformasi dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah tidak harus langsung menghapus subsidi. Pengurangan dapat dilakukan secara gradual sehingga masyarakat dan dunia usaha mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri.
Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas data. Pemerintah harus memastikan masyarakat miskin dan rentan tidak salah dikeluarkan dari penerima subsidi. Mekanisme keberatan, pembaruan data, serta pengawasan juga harus tersedia.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar mengurangi subsidi Pertalite, tetapi mengubah cara subsidi diberikan: dari subsidi yang melekat pada barang menjadi subsidi yang lebih terarah kepada orang yang memang membutuhkan.
Jika dirancang dengan data yang akurat, dilakukan bertahap, dan disertai perlindungan bagi kelompok rentan, skema desil dapat menjadi jalan tengah antara menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki kesehatan fiskal negara.
