Utang pemerintah Indonesia per Juni 2025 tercatat mencapai Rp 9.138 triliun, setara dengan 39,86% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan internasional. Pemerintah terus memantau kondisi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi (ekonomi.republika.co.id).
Indonesia pernah menjadi negara dengan sektor manufaktur yang cukup kompetitif di Asia Tenggara. Namun, dalam 15 tahun terakhir, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun. Dari sekitar 27 persen pada awal 2000-an, kini hanya tersisa sekitar 18 persen. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari pola pembangunan yang terlalu fokus pada sumber daya alam, terutama batubara.
Ketergantungan ini membuat sektor manufaktur kehilangan momentum. Pemerintah dan pelaku ekonomi lebih tertarik pada keuntungan cepat dari ekspor batubara. Akibatnya, investasi dan inovasi di industri pengolahan cenderung stagnan dan sulit bersaing di pasar global.
Selama lebih dari satu dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%. Angka ini terlihat cukup baik dibanding banyak negara berkembang lain, namun di sisi lain, banyak pihak merasa kecewa.
Negara ini memiliki populasi besar, sumber daya alam melimpah, dan pasar domestik kuat — namun mengapa tidak bisa tumbuh 7–8% seperti impian banyak ekonom? Jawabannya kompleks, dan melibatkan kombinasi faktor struktural yang sudah berlangsung lama. Berikut lima penyebab utamanya.
Produktivitas yang Masih Rendah
Pertumbuhan tinggi hanya bisa dicapai bila produktivitas meningkat cepat. Sayangnya, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Tiongkok, atau bahkan Malaysia.
Banyak pekerja masih berada di sektor informal dengan keterampilan rendah dan pendapatan kecil. Di sisi lain, adopsi teknologi di banyak industri masih lambat.
Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti jalan di tempat—stagnan di angka 5% atau bahkan lebih rendah. Tahun 2023, angka pertumbuhan hanya 5,05%. Sebelum pandemi pun kisarannya tetap di sana, tanpa ada momentum lonjakan besar seperti negara-negara Asia lainnya di masa transisi industrinya.
Apa yang membuat ekonomi kita terasa berat untuk melaju lebih kencang? Dan lebih penting lagi: bagaimana jalan keluarnya?
Investasi adalah tentang kepercayaan. Ketika sebuah perusahaan asing memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara, mereka datang bukan hanya membawa uang, tapi juga harapan, rencana jangka panjang, dan ekspektasi akan stabilitas serta kepastian.
Namun, apa jadinya jika janji-janji manis pemerintah berubah menjadi kenyataan pahit? Inilah yang terjadi pada pabrik KCC Glass di Batang, Jawa Tengah — sebuah investasi besar dari Korea Selatan yang kini justru menyuarakan kekecewaan mendalam.
Pabrik KCC Glass masuk ke Indonesia dengan semangat besar. Mereka dijanjikan kawasan industri Batang yang strategis, fasilitas infrastruktur yang siap pakai, dan berbagai insentif investasi yang menggiurkan. Tapi seiring waktu, kenyataan berkata lain.
Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, diluncurkan pada 24 Februari 2025 sebagai dana kekayaan negara kedua Indonesia setelah Otoritas Investasi Indonesia (INA). Dengan modal awal sebesar USD 20 miliar dan target pengelolaan aset hingga USD 980 miliar, Danantara diharapkan menjadi pengubah permainan (game changer) dalam perekonomian Indonesia.
Mengapa Danantara Dianggap Sebagai Game Changer?
Pengelolaan Aset Negara yang Lebih Efisien
Danantara mengambil alih pengelolaan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan total aset gabungan mencapai IDR 14.720 triliun (USD 900 miliar), pengelolaan yang terpusat di bawah Danantara diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara.
Prabowo Subianto, sebagai tokoh politik yang menonjol di Indonesia, memiliki visi dan pendekatan yang khas dalam kebijakan ekonomi. Dia percaya bahwa Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Dalam pandangannya, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo mendorong pemanfaatan potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah terpencil yang selama ini terabaikan. Dengan membangun infrastruktur yang baik, diharapkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah dapat meningkat, mendorong perdagangan dan investasi.