Kenapa Kebijakan Upah Minimum Malah Meningkatkan Angka Pengangguran?

Minggu-minggu ini setiap kota, kabupaten dan provinsi mulai merilis angka UMK (Upah Minimum Kota) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tahun depan.

Namun sebuah studi ekstensif menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum ini justru MENINGKATKAN angka pengangguran di kota atau provinsi yang menerapkan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, kebijak UMK itu malah menciptakan efek bumerang bagi proses penyediaan lapangan kerja yang amat dibutuhkan bagi mereka yang masih menganggur.

Studi yang dilakukan oleh World Bank Indonesia menunjukkan setiap kenaikan angka UMK sebesar 10% akan berdampak pada peningkatan pengangguran sebanyak 0,8% di kota yang menerapkan UMK/UMP tersebut.

Artinya ada kehilangan peluang pekerjaan sebanyak 0,8% setiap terjadi kenaikan UMK sebesar 10%. Kehilangan angka 0,8% ini sangat besar. Jika di sebuah kota terdapat penduduk produktif dengan jumlah 2 juta, artinya kota ini akan kehilangan peluang pekerjaan sebanyak 16.000 – jumlah yang cukup masif.

Para penganggur atau orang yang masih belum bekerja atau mereka yang baru lulus SMK/D3 akan makin sulit mendapatkan pekerjaan, karena peluang kerja makin menipis. Masa depan mereka kian kelam.

Kenapa kebijakan UMK malah membuat peluang kerja makin hilang?

Alasannya simpel : sebab perusahaan menjadi enggan membuka pabrik di kota-kota dengan UMK yang cenderung mahal.

Pilihannya mereka kemudian memindahkan pabrik ke lokasi kota atau bahkan negara lain dengan kebijakan upah yang lebih fleksibel (dan tidak kaku seperti kebijakan UMK).

Pilihan lainnya mereka menggantikan tenaga kerja dengan tenaga mesin karena dianggap akan lebih efisien.

Opsi lainnya lagi : para investor ini benar-benar tidak jadi membangun pabrik karena menganggap biaya tenaga kerjanya sangat mahal.

Semua pilihan tersebut memberikan implikasi yang jelas : yakni kota-kota dengan UMK tinggi akan makin ditinggal pergi para pemilik pabrik yang selama ini telah berjasa menyediakan ribuan lapangan kerja.

Akibatnya : peluang kerja di kota ini makin menipis, dan kemudian pelan-pelan meningkatkan angka pengangguran di kota tersebut.

Dari uraian di atas maka terlihat bahwa kebijakan UMK ini sejatinya justru memberikan efek negatif bagi para calon pencari kerja yang masih menganggur. Kenapa? Sebab peluang kerja makin sedikit tersedia. Peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan makin menipis, dan mereka akan makin lama menganggur.

UMK telah memberikan kepastian upah bagi buruh yang sudah bekerja (dan makin tinggi makin bagus bagi mereka yang sudah bekerja ini). Namun pada sisi lain, kebijakan UMK ini telah “melenyapkan” ribuan peluang kerja; dan ini sesungguhnya sangat tidak adil serta merugikan bagi mereka calon pencari kerja yang masih menganggur dan amat butuh pekerjaan.

Studi World Bank Indonesia memang mengkonfirmasi alur yang kelam ini : yakni kebijakan UMK yang kaku dan makin mahal >> membuat pemilik pabrik jadi makin enggan berinvestasi atau enggan mendirikan pabrik di Indonesia >> kesempatan kerja makin menurun >> menghilangkan peluang kerja bagi para pencari kerja yang masih menganggur >> membuat angka pengangguran makin meningkat.

Kebijakan UMK yang kaku ini pada dasarnya juga merupakan kebijakan yang melawan hukum besi ekonomi.

Jadi dalam ilmu ekonomi dasar itu dikenal hukum besi bernama Supply vs Demand. Keseimbangan harga selalu akan tercapai saat demand dengan supply bertemu.

Saat supply atau pasokan berlimpah, sementara demand terbatas, maka harga pasti akan turun dengan sendirinya. Sebaliknya saat supply terbatas, sementara demand tinggi, maka harga akan naik secara otomatis.

Nah kebijakan UMK melabrak hukum alam itu, dengan menetapkan harga (dalam hal ini upah) secara sepihak – tanpa melihat keseimbangan demand dengan supply.

Pasar tenaga kerja di Indonesia sejatinya adalah tipe pasar dengan kondisi pasokan tenaga kerja melimpah, namun demand (peluang pekerjaan) terbatas. Sesuai dengan hukum besi ekonomi, harusnya upah mengikuti hukum Supply vs Demand ini. Artinya kalau pasokan melimpah, sedangkan demand terbatas, maka harusnya harga (atau upah) tidak bisa terlalu tinggi. Kalau dipaksakan tinggi, artinya melawan hukum besi ekonomi.

Nah kebijakan UMK yang kaku melabrak hukum besi ekonomi itu. Prinsip  supply and demand diabaikan. Kebijakan UMK secara sepihak menetapkan harga (upah) tanpa melihat kondisi supply and demand.

Sayangnya uang kadang tidak bisa diatur dengan kebijakan atau regulasi yang kaku.

Uang acapkali tidak mengenal nasionalisme.

Uang selalu mencari tempat di mana terdapat peluang return yang paling optimal – dimanapun lokasi ini berada.

Itulah kenapa pemilik uang/pemodal/investor makin enggan membuka pabrik atau lapangan kerja baru di kota dengan UMK yang makin mahal, sebab hukum supply and demand telah dilanggar.

Akibatnya sekali lagi kelam : peluang kerja di kota tersebut makin menipis, dan lalu meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi kota atau wilayah ini justru akan mandek sebab angka pengangguran tinggi.

Jika fenomena itu terjadi secara nasional, maka dampaknya juga muram : angka pengangguran di tanah air pelan-pelan akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan stagnan.

Faktanya itulah yang mulai terjadi. Para investor makin enggan berinvestasi di tanah air, dan memilih negara lain, terutama Vietnam sebagai tujuan investasi. Ada sejumlah faktor lain kenapa Vietnam dan juga Thailand lebih disukai investor; namun salah satunya adalah karena faktor kebijakan UMK yang makin mahal, kaku dan tidak fleksibel ini.

Kita tahu, investasi atau pendirian pabrik-pabrik baru merupakan salah satu variabel kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya kemakmuran hidup kita semua.

Kini ketika para pengelola pabrik dan penyedia lapangan kerja makin ragu untuk membangun pabrik baru karena ancaman UMK yang kaku dan makin mahal, maka peluang kerja akan makin menipis dan angka pengangguran akan meningkat. Studi World Bank memang sudah mengkonfirmasinya.

So what?

Jika kita melihat kepentingan ekonomi secara luas, dan juga melihat kepentingan calon pencari kerja yang masih menganggur dan amat butuh pekerjaan; maka selayaknya kebijakan UMK yang kaku ini diperlonggar (atau bahkan dihapus).

Sebab dengan kebijakan upah yang fleksibel dan mematuhi hukum besi ekonomi, maka akan lebih banyak calon investor yang tertarik membangun pabrik di berbagai kota di Indonesia. Akibatnya : peluang kerja akan lebih banyak; dan rekan-rekan kita yang masih menganggur akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Tentu saja usulan langkah di atas akan ditolak dengan keras oleh para buruh dan tenaga kerja yang sekarang sudah bekerja (dan tidak lagi menganggur). Bagi mereka, kepentingan mereka sendiri yang paling utama; dan harus selalu dipenuhi. Bahkan harusnya UMK yang sekarang makin dinaikkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi – sebab biaya hidup memang makin mahal.

Dilema yang pelik.

Saya sendiri tidak tahu bagaimana solusi terbaiknya.

Selamat bekerja teman. Mari kita ngopi dulu biar nggak makin pusing.

Photo credit by: Today News